budaya politik

B.  PENGERTIAN BUDAYA POLITIK

1.    Pengertian Umum Budaya Politik

Merupakan system nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat. Namun, di setiap unsur masyarakat pun berbeda budaya politiknya, seperti antara masyarakat umum dan masyarakat elitnya. Menurut para ahli seperti Benedict R. Anderson mengungkapkan bahwa kebudayaan Indonesia cenderung membagi secara tajam antara kelompok elite dengan kelompok massa. Sedangakan menurut Almond dan Verba menjelaskan bahwa Budaya politik sebagai suatu sikap orientasi yang khas warga Negara terhadap system politik aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga Negara yang ada di dalam system tersebut. Warga Negara senantiasa mengidentifikasikan diri mereka dengan simbol- simbol dan lembaga kenegaraan berdasarkan orientasi yang mereka miliki.

Berikut ini adalah beberapa pengertian budaya politik yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk memahaminya.

a.         Budaya Politik adalah aspek politik dari nilai-nilai yang terdiri atas pengetahuan, adat istiadat, takhayul, dan mitos. Semuanya dikenal dan juga diketahui oleh masyarakat luas.

b.        Budaya politik dapat juga dilihat dari doktrin dan aspek generiknya. Yang pertama menekankan pada isi sedangkan yang kedua menganalisa bentuk peranan dan ciri-ciri budaya politik.

c.         Hakikat dan ciri budaya politik yang menyangkut masalah nilai-nilai adalah prinsip dasar yang melandasi suatu pandangan hidup yang berhubungan dengan dengan masalah tujuan.

d.        Bentuk budaya politik menyangkut sikap dan norma, yaitu sikap terbuka dan sikap tertutup, tingkat militasi seseorang terhadap orang lain dalam pergaulan suatu masyarakat.

KOMPONEN KOMPONEN BUDAYA POLITIK

Menurut Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell, Jr menegaskan bahwa budaya politik ialah Dimensi psikologis dalam suatu system politik. Maksud pernyataan ini menurut seorang ahli yang bernama Ranney adalah karena budaya politik menjadi suatu lingkungan psikologis bagi terselenggaranya konflik-konflik politik dan terjadinya proses pembuatan kebijakan politik.

Menurut Ranney, budaya politik memiliki dua komponen utama, yaitu orientasi kognitif dan orientasi afektif. Sementara itu, Almond dan Verba dengan lebih komprehensif mengacu pada apa yangdirumuskan Parsons dan Shils tentang klasifikasi tipe-tipe orientasi, bahwa budaya politik mengandung tiga komponen yaitu :

a)        Orientasi Kognitif   :  Berupa pengetahuan tentang kepercayaan pada politik, peranan, dan    segala kewajiban serta input dan outputnya. 

b)        Orientasi Afektif     :  Berupa perasaan terhadap system politik, perannya, para aktor, dan penampilannya.

c)         Orientasi Evaluatif :  Berupa keputusan objek-objek politik yang secara tipikal melibatkan standar nilai dan kriteria informasi dan perasaan.

Dengan menggunakan ketiga komponen orientasi tersebut, kita dapat mengukur bagaimana sikap individu atau masyarakat luas pada sistem politik. Perlu disadari dalam suatu realitas kehidupan, ketiga komponen ini tidak terpilah-pilah tetapi saling terkait. Hakikat kebudayaan politik suatu masyarakat terdiri dari system kepercayaan yang sifatnya empiris, simbol-simbol yang eksfresif, dan sejumlah nilai yang membatasi tindakan-tindakan bagi politik. Hakikat atau ciri-ciri pokok budaya politik selalu bertautan dengan masalah nilai. Nilai yang dimaksud ada kaitannya dengan tujuan, seperti nilai pragmatis atau utopis. Almond dan Powell mencatat bahwa aspek-aspek lain yang menentukan orientasi politik seseorang adalah hal-hal yang berkaitan dengan rasa percaya (trust) dan permusuhan (hostility).

Konsep kebudayaan politik yang pertama kali dikenalkan oleh Gabriel A. Almond bertujuan untuk mengidentifikasikan orientasi tingkah laku politik masyarakat. Dalam bukunya The Civic Culture (1963), Almond mengatakan bahwa masyarakat menganalisis dirinya dengan simbol-simbol dan lembaga-lembagakenegaraan berdasarkan orientasi yang dimilikinya. Alfian menganggap bahwa kebudayaan politik lahir sebagai pantulan langsung dari keseluruhan sistem sosial-budaya masyarakat dalam arti luas. Sedangkan Mar’at yang menetapkan bahwa sikap-suatu kecenderungan berperilaku-adalah produk proses sosialisasi yang banyak ditentukan oleh faktor budaya.

Budaya politik adalah pola perilaku seseorang yang dipengaruhi baik oleh faktor eksternal maupun fator internal, SINA (Sistem Nilai dan Asumsi), dan SKSM (Sistem Koordinasi Sensor Motorik) yang orientasinya berkisar pada situasi kehidupan politik yang sedang berlaku. Menurut Ahli Psikologi Sosial mengatakan bahwa nilai-nilai kebiasaan dalam suatu masyarakat, termasuk di dalamnya terkandung nilai-nilai politik, sehingga mengalami proses pemahaman dan internalisasi ke dalam individu melalui tiga mekanisme utama yakni asosiasi, peneguhan dan imitasi. Nilai-nilai politik dapat diserap melalui pengasosiasian antara fenomena yang satu dengan yang lainnya, dimanapola tingkah laku para tokoh politik penting ditiru sebagai bagian perilaku dari perilaku masyarakat.

Nb : Bila terjadi kesalahan huruf” atau nama gelar , mohon dimaklumi, karena penulis sedang ngantuk berat habis    begadang.